TATA KELOLA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN PADA PEMERINTAHAN

JUDUL :

TATA KELOLA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 
SEMBILAN TAHUN PADA PEMERINTAHAN 

PENULIS :

Dr. H. Hamim Hamdani, S.Pd., M.Pd., MM. 

SINOPSIS :

Pemerintah sebagai pengelola utama pemerintahan berperan penting dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu kebijakan. Pemerintahan yang baik hendaklah melibatkan tiga unsur utama yaitu; Pemerintah, Sektor swasta dan Masyarakat. Keterlibatan unsur-unsur ini menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu kebijakan pemerintahan. Pemerintah mengeluarkan regulasi pada semua bidang seperti; pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, sosial dan lain sebagainya. Pendidikan merupakan salah satu pilar terbentuknya suatu negara. Selain itu juga merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang termaktub pada alenia keempat berbunyi: “…mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Permasalahannya hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Misalnya pada program pendidikan dasar atau wajib belajar sembilan tahun, data BPS menunjukkan nilai APK, APM dan APS di beberapa daerah belum mencapai target nasional. Padahal Negara Indonesia telah berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selama lebih dari 76 Tahun. Tapi mengapa pendidikan kita belum mencapai targetnya? Dan sebenarnya bagaimanakah pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya dalam bidang pendidikan saat ini?. Hal ini menjadi suatu trend dan issu dalam bidang pemerintahan dan pendidikan untuk dipahami lebih lanjut serta mencari solusi yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalamnya.

Dr. H. Hamim Hamdani, S.Pd.,M.Pd.,MM lahir di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Pada 12 Mei 1966, menempuh pendidikan D3 di Universitas Singaperbangsa Karawang, S1 di STKIP Kusuma Negara Jakarta, S2 Program Magister MIPA di Unversitas Indraprasta PGRI Jakarta, S2 Program Magister manajemen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak-Jakarta tahun 2024.

Riwayat pekerjaan sebagai guru sekolah menengah tahun 1988. Menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Kedungwaringin tahun 2020-sekarang. Menjadi ketua dewan pakar PGRI Kabupaten Bekasi Periode 2025-2030. Aktif sebagai pembicara pada kegiatan-kegiatan organisasi pemerintahan di bidang pendidikan. Buku yang telah diterbitkan antara lain; Buku Psikologi Pendidikan tahun 2022, buku berikutnya yang akan diterbitkan pada tahun 2025.